Bentrokan militer terbaru antara Thailand dan Kamboja di perbatasan mereka telah mengundang kecaman internasional dan menimbulkan korban jiwa yang signifikan. Pada 24 Juli 2025, otoritas Thailand melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat serangan pasukan militer Kamboja meningkat menjadi sedikitnya 12 orang. Laporan ini, yang pertama kali disampaikan oleh Menteri Kesehatan Thailand, Somsak Thepsuthin, mengungkapkan bahwa sebagian besar korban adalah warga sipil, dengan hanya satu korban yang diidentifikasi sebagai tentara Thailand.
Serangan Artileri dan Roket Kamboja: 12 Tewas, 24 Terluka
Menurut pernyataan resmi dari Menteri Somsak, serangan artileri dan roket yang ditembakkan oleh pasukan Kamboja ke wilayah Thailand telah menewaskan 12 orang dan melukai banyak lainnya. Dari jumlah tersebut, 11 di antaranya adalah warga sipil, sementara satu korban adalah tentara Thailand. Tragisnya, seorang anak berusia 8 tahun juga termasuk di antara korban tewas. Selain itu, 24 warga sipil dan tujuh personel militer Thailand dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.
Salah satu serangan paling mematikan terjadi di distrik Kantharalak, Provinsi Sisaket, dekat sebuah pom bensin, di mana enam warga sipil tewas. Di lokasi yang sama, sekitar 10 warga sipil lainnya mengalami luka-luka. Serangan lainnya terjadi di distrik Kap Choeng, Provinsi Surin, yang mengakibatkan dua warga sipil, termasuk seorang anak laki-laki, tewas. Serangan juga dilaporkan menghantam distrik Nam Yuen di Provinsi Ubon Ratchathani dan distrik Ban Kruad di Provinsi Buriram, yang semakin memperburuk situasi keamanan di wilayah perbatasan tersebut.
Tuduhan Saling Menyerang: Perselisihan Perbatasan yang Memanas
Bentrokan ini terjadi dalam konteks ketegangan yang lebih luas antara Thailand dan Kamboja terkait sengketa perbatasan yang sudah berlangsung lama. Kedua negara ini saling tuduh mengenai siapa yang memulai serangan. Militer Thailand menuduh pasukan Kamboja menembakkan roket dan peluru artileri ke wilayah Thailand, sementara pihak Phnom Penh mengklaim bahwa militer Thailand yang pertama kali melepaskan tembakan.
Sebagai respons terhadap serangan Kamboja, militer Thailand meluncurkan serangan udara dengan mengerahkan enam jet tempur F-16 untuk menyerang dua target militer di wilayah Kamboja. Serangan udara ini mendapatkan kecaman dari otoritas Phnom Penh, yang menyebutnya sebagai “agresi militer yang brutal.” Pemerintah Kamboja menegaskan bahwa mereka akan merespons serangan udara Thailand dengan tindakan yang setimpal.
Pentingnya Perlindungan Warga Sipil di Zona Konflik
Yang sangat disayangkan dalam insiden ini adalah tingginya jumlah korban sipil yang tewas dan terluka akibat serangan tersebut. Serangan artileri dan roket di area perbatasan ini jelas menunjukkan betapa rentannya posisi warga sipil dalam konflik semacam ini. Di tengah perselisihan antara dua negara yang bersaudara ini, warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik sering kali menjadi korban yang paling rentan.
Perlindungan warga sipil merupakan prinsip utama dalam hukum humaniter internasional, yang mengatur perilaku negara-negara dalam situasi konflik bersenjata. Dalam hal ini, tindakan militer yang menyebabkan jatuhnya korban sipil, terutama anak-anak, menunjukkan kegagalan dalam mematuhi norma-norma internasional yang melarang penggunaan kekuatan yang tidak proporsional atau yang tidak membedakan antara kombatan dan non-kombatan.
Pernyataan militer Thailand yang mengecam serangan pasukan Kamboja sebagai serangan terhadap warga sipil ini mencerminkan pentingnya upaya diplomatik dan perlindungan terhadap rakyat yang tidak terlibat dalam konflik. Dalam pernyataan tersebut, Thailand menegaskan komitmennya untuk melindungi kedaulatan negara dan keselamatan rakyatnya dari serangan yang dianggap tidak manusiawi.
Respons Internasional: Kemungkinan Dampak yang Lebih Luas
Kejadian ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antara Thailand dan Kamboja, tetapi juga menarik perhatian masyarakat internasional. Ketegangan yang meningkat di perbatasan Thailand-Kamboja berpotensi memicu dampak yang lebih luas, baik dari segi diplomatik maupun keamanan regional.
Pemerintah Malaysia, misalnya, telah menyatakan bahwa perdamaian adalah satu-satunya pilihan yang harus dipilih oleh kedua negara yang bersengketa. Negara-negara anggota ASEAN (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara) juga diharapkan dapat memainkan peran dalam mendorong penyelesaian damai atas sengketa perbatasan ini.
Namun, situasi ini memperlihatkan betapa sulitnya mencapai perdamaian di kawasan yang sudah lama mengalami ketegangan. Perselisihan perbatasan antara Thailand dan Kamboja tidak hanya melibatkan masalah teritorial, tetapi juga melibatkan kepentingan ekonomi, budaya, dan sejarah yang rumit. Oleh karena itu, penyelesaian yang adil dan damai memerlukan dialog yang konstruktif dan pengertian yang lebih dalam antar kedua belah pihak.
Langkah-Langkah Ke Depan: Diplomasi dan Penyelesaian Sengketa
Untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, kedua negara perlu segera mencari saluran diplomatik untuk meredakan ketegangan ini. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah kembali ke meja perundingan untuk membahas masalah perbatasan yang masih belum diselesaikan. Dalam hal ini, pihak internasional, terutama negara-negara ASEAN, dapat berperan penting dalam mediasi dan memfasilitasi dialog antara Thailand dan Kamboja.
Selain itu, penting bagi kedua negara untuk mematuhi hukum internasional yang mengatur konflik bersenjata, termasuk perlindungan terhadap warga sipil. Penegakan hukum humaniter internasional akan sangat membantu dalam mengurangi jumlah korban sipil dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.
Selain itu, kerja sama di tingkat regional juga penting untuk membangun perdamaian yang lebih stabil di kawasan Asia Tenggara. Mengingat kedua negara memiliki hubungan sejarah yang kompleks, penyelesaian masalah perbatasan ini harus mengedepankan prinsip saling menghormati dan mengutamakan kepentingan bersama, terutama dalam menjaga stabilitas kawasan.
Kesimpulan: Tantangan dan Harapan untuk Masa Depan
Bentrokan terbaru di perbatasan Thailand-Kamboja menggarisbawahi betapa pentingnya perlindungan warga sipil dalam setiap konflik bersenjata. Selain itu, insiden ini juga menunjukkan betapa kompleksnya sengketa perbatasan di kawasan Asia Tenggara, yang melibatkan berbagai faktor historis, politik, dan ekonomi.
Meskipun ketegangan di perbatasan antara Thailand dan Kamboja memanas, harapan tetap ada untuk penyelesaian damai yang dapat menghindarkan eskalasi lebih lanjut dan mengurangi dampak buruk terhadap rakyat kedua negara. Diplomasi yang konstruktif, pemenuhan terhadap hukum internasional, dan komitmen terhadap perdamaian adalah kunci untuk mengakhiri konflik ini dengan cara yang manusiawi dan adil.