Dugaan terkait ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat ke permukaan, menarik perhatian banyak pihak. Pengamat Politik dan Militer, Selamat Ginting, baru-baru ini memberikan pernyataan tegas mengenai isu ini. Dalam konteks ini, Ginting menekankan pentingnya penyelesaian kasus dugaan ijazah palsu tersebut, yang ia anggap tidak hanya sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai kejahatan serius yang dapat melanggar konstitusi.
Seruan untuk Menyelidiki Kasus Ini
Dalam sebuah podcast bersama Abraham Samad, Ginting menegaskan bahwa publik harus mengawal penyelesaian kasus ini dengan serius. Ia mendorong agar penyelidikan dilakukan secara mendalam, dan jika diperlukan, proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga harus dipertimbangkan jika ditemukan bukti pelanggaran yang signifikan.
“Dugaan ijazah palsu ini bukan sekadar masalah administrasi; ini merupakan potensi kejahatan terhadap konstitusi. Patut diduga Jokowi melakukan kejahatan di dalam kasus dugaan ijazah palsu,” tegas Ginting. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia melihat isu tersebut sebagai ancaman terhadap integritas sistem pemerintahan.
Reuni Mendadak dan Kecurigaan
Menanggapi munculnya reuni yang diadakan oleh Jokowi dan teman-teman seangkatannya, Ginting menyatakan kecurigaannya. Ia berpendapat bahwa reuni tersebut tidak serta-merta menyelesaikan dugaan ijazah palsu yang mengemuka. Menurutnya, reuni itu justru menciptakan keraguan lebih lanjut tentang keaslian ijazah yang dimiliki oleh Jokowi.
“Dengan adanya reuni tiba-tiba dan dadakan itu, bukan berarti menghapus dugaan ijazah palsu ini,” tambahnya. Ginting menilai bahwa kasus ini adalah penghinaan terhadap kedaulatan rakyat Indonesia, dan jika terbukti benar, ia menganggap melawan Jokowi sebagai perjuangan moral yang penting.
Konsekuensi Politikal
Dugaan ijazah palsu ini tidak hanya berpotensi memengaruhi citra Jokowi, tetapi juga dapat berdampak pada posisi politik Gibran, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden. Jika penyelidikan menemukan bukti yang kuat, hal ini bisa berujung pada langkah-langkah hukum yang lebih serius, termasuk proses pemakzulan.
Sejumlah pihak lain, seperti Faizal Assegaf, juga memberikan komentar terkait polemik ini dengan mengaitkannya pada Universitas Gadjah Mada (UGM), di mana Jokowi diduga mendapatkan ijazahnya. Ketidakpastian mengenai keaslian ijazah ini menjadi sorotan utama, dan banyak yang menyerukan transparansi dalam penyelidikan.
Kesimpulan
Isu dugaan ijazah palsu Jokowi yang disampaikan oleh Selamat Ginting menciptakan gelombang diskusi di kalangan masyarakat dan politisi. Dengan dukungan publik yang kuat, penyelidikan yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Apapun hasilnya, penting bagi setiap pemimpin untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya demi kedaulatan dan kepercayaan rakyat.