Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang baru saja terpilih, Sugiono, menyampaikan pandangannya mengenai usulan untuk memilih kepala daerah setingkat Gubernur secara langsung oleh Pemerintah Pusat. Dalam pernyataannya, Sugiono menegaskan bahwa Partai Gerindra tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi yang telah menjadi pegangan partai.
Komitmen pada Demokrasi
Sugiono menegaskan, “Kita sudah komit sama demokrasi. Dan menurut saya, demokrasi itu harus kita laksanakan berdasarkan nilai-nilai yang kita punya.” Ia menambahkan bahwa pelaksanaan demokrasi harus disesuaikan dengan situasi, suasana, kondisi, dan nilai-nilai yang ada. Pernyataan ini disampaikan Sugiono saat ditemui di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa Partai Gerindra ingin memastikan bahwa proses demokrasi yang dijalankan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Sugiono percaya bahwa demokrasi harus mampu menampung berbagai nilai dan kepentingan yang ada di masyarakat.
Respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Sugiono juga merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur pemisahan pemilihan di tingkat daerah dan nasional. Ia menyayangkan keputusan tersebut, mengingat dampak yang ditimbulkan, terutama terkait kekosongan posisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Kita sebenarnya menyayangkan ya, tidak sesuai dengan apa yang.. karena secara teknis nanti kan ada masa kosong di DPR. Jadi saya kira itu sesuatu yang kita tidak sepakat,” ungkapnya.
Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan Sugiono terhadap stabilitas politik dan keberlanjutan fungsi legislatif di Indonesia. Menurutnya, kekosongan dalam DPR dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan dalam mewakili kepentingan rakyat.
Usulan Pemilihan Gubernur oleh Pemerintah Pusat
Usulan mengenai pemilihan Gubernur secara langsung oleh Pemerintah Pusat muncul dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin. Cak Imin menjelaskan bahwa PKB telah melakukan pengkajian ulang terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam hasil kajiannya, Cak Imin menyimpulkan bahwa ada dua pola yang dapat diambil.
“Pertama, gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Namun, untuk bupati, karena mereka bukan perwakilan pemerintah pusat, maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD,” jelas Cak Imin. Usulan ini, menurutnya, bertujuan untuk menemukan keseimbangan antara kemauan rakyat dan kebijakan Pemerintah Pusat.
Biaya Tinggi Pilkada Langsung
Salah satu alasan utama di balik usulan ini adalah tingginya biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Cak Imin menekankan perlunya mencari cara yang lebih efektif untuk mengurangi beban biaya sambil tetap menjaga demokrasi. Dengan demikian, harapannya adalah agar proses pemilihan kepala daerah dapat lebih efisien dan tidak memberatkan masyarakat.
Kesimpulan
Tanggapan Sugiono mengenai usulan pemilihan Gubernur oleh Pemerintah Pusat menunjukkan komitmen Partai Gerindra terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif. Meskipun ada perbedaan pandangan di antara partai politik mengenai cara terbaik untuk memilih kepala daerah, diskusi ini penting untuk memastikan bahwa sistem politik Indonesia tetap responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagai partai yang berpegang pada nilai-nilai demokrasi, Gerindra akan terus berupaya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keinginan rakyat dan menjaga stabilitas politik di tanah air.